Klaim kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan (faskes) mana saja yang tertulis pada keanggotaan BPJS Kesehatan. Biasanya lokasi faskes ini berada di satu domisili dengan tempat kerja atau tempat tinggal. Namun, jika Anda pindah domisili dan akses ke faskes yang dituju ternyata sulit, maka mau tidak mau Anda harus pindah faskes agar pengobatan lebih efektif.
Lalu, apakah ada batasan untuk pindah faskes dan bagaimana cara pindah faskes untuk anggota BPJS Kesehatan? Menanggapi hal itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Maruf mengatakan bahwa tidak ada batasan banyaknya pindah faskes bagi anggota BPJS Kesehatan. "Tidak ada batasan berapa kali untuk ketentuan pindah faskes," ujar Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/2/2022). Menurutnya, perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dapat dilakukan paling cepat 3 bulan sejak peserta terdaftar di FKTP sebelumnya, dan mulai berlaku tanggal 1 pada bulan berikutnya. "Jika perubahan FKTP dilakukan pada bulan berjalan, maka peserta tetap dapat dilayani di FKTP berikutnya," lanjut dia.
Iqbal mengatakan, peserta dapat melakukan perubahan FKTP kurang dari 3 (tiga) bulan, apabila:
- Peserta pindah domisili yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili.
- Peserta dalam penugasan dinas atau pelatihan yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan atau pelatihan.
- Karena proses redistribusi (pemindahan peserta yang belum merata) dan ingin kembali terdaftar di FKTP sebelumnya.
Cara melakukan pindah faskes BPJS Kesehatan sem*ntara itu, pindah faskes bisa dilakukan pada kanal Mobile JKN, Pandawa, Mobile Customer Service (MCS), dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan.
Berikut tata cara melakukan penggantian faskes:
Mobile JKN :
- Buka aplikasi JKN Mobile dan login aplikasi menggunakan NIK KTP atau nomor kartu BPJS Kesehatan.
- Namun jika belum pernah menggunakan aplikasi JKN Mobile sebelumnya bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
- Pilih daftar dan pendaftaran pengguna mobile.
- Isi NIK KTP atau nomor BPJS Kesehatan, nomor ponsel, dan password aplikasi. Ikuti instruksi selanjutnya hingga selesai.
- Kemudian login dan masuk ke halaman utama, pilih "Ubah Data Peserta." Pilih nama peserta yang akan pindah faskes.
- Setelah muncul jendela pop up bertuliskan "Ubah Fasilitas Kesehatan Pertama", segera isi data faskes pengganti yang diinginkan.
- Tunggu hingga muncul notifikasi bahwa data sudah berhasil diubah. Adapun perubahan faskes secara online ini tidak berlaku bagi perubahan FKTP yang kurang dari 3 bulan.
Pandawa :
Selain itu, Anda bisa mengganti faskes BPJS Kesehatan melalui Pandawa. Untuk bisa mengakses Pandawa, Anda perlu mengetahui nomor Pandawa kantor cabang BPJS Kesehatan di domisili peserta BPJS Kesehatan.
Kantor BPJS Kesehatan
Tidak hanya secara online, untuk mengurus penggantian faskes juga bisa dilakukan secara offline yakni dengan datang ke kantor BPJS Kesehatan.
Caranya sebagai berikut:
- Bawa dokumen pelengkap seperti e-KTP, kartu JKN KIS, dan kartu keluarga.
- Di kantor cabang BPJS Kesehatan, ambillah nomor antrean loket pelayanan.
- Isilah data di Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) secara lengkap.
- Isi pula kolom faskes baru yang dikehendaki.
- Tunggu hingga proses selesai dan petugas menyatakan bahwa data sudah diubah.
- Jika perubahan sudah selesai, kartu BPJS Kesehatan baru bisa digunakan satu bulan setelah pergantian faskes.
sumber kompas.com
FAQs
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- seksi kelahiran.
- seksi perkawinan dan perceraian, dan.
- seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. t. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
Peristiwa apa yang perlu dilakukan pencatatan pada lembaga Kependudukan dan pencatatan sipil? ›
Pencatatan Sipil
- Pencatatan Akta Kelahiran.
- Surat Keterangan Lahir Mati.
- Pencatatan Perkawinan.
- Pembatalan Perkawinan.
- Pencatatan Perceraian.
- Pembatalan Perceraian.
- Pencatatan Akta Kematian.
- Pengangkatan Anak.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
Berapa lama membuat KTP di Disdukcapil? ›
Pembuatan KTP bisa dilakukan secara offline di kantor kelurahan . Mengutip situs Dukcapil Banyuasin, proses pembuatan hingga pencetakan KTP bisa memakan waktu sekitar 14 hari.
Apa yang dimaksud dengan pencatatan sipil? ›
Sedangkan E. Subekti dan R. Tjitrosoedibio berpendapat, bahwa “ Catatan Sipil mempunyai pengertian sebagai suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar /catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi warganegara seperti : “kelahiran, kematian, perkawinan”.
Apakah KTP termasuk dokumen kependudukan? ›
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah dokumen kependudukan yang memuat data kependudukan serta data pribadi yang wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, KTP merupakan data pribadi yang sudah sepatutnya diberikan pelindungan.
Berapa gaji staff di catatan sipil? ›
Kepala Dinas Disdukcapil 2.500.000,- 6.000.000,- Sekretaris Disdukcapil 2.000.000,- 4.000.000,- Kepala. Bidang pada Disdukcapil 1.850.000,- 3.500.000,- Kepala. seksi/Subag pada Disdukcapil 1.500.000,- 3.000.000,- Staf.
Apa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan? ›
Dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, KTP, dan lain sebagainya, diterbitkan berdasarkan data yang tercatat dalam adminduk. Tujuan utama adminduk adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk.
Peristiwa apa saja yang harus dicatatkan dalam register Catatan Sipil? ›
Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.
Apakah anak yang lahir diluar nikah bisa memiliki akta kelahiran? ›
Anak yang lahir di luar perkawinan tentu tidak dapat menyertakan kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan di atas, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan.
Siapa yang mengelola data kependudukan? ›
Jakarta – Ditjen Dukcapil Kemendagri mengelola data kependudukan dengan lebih 277 juta jiwa dan lebih 6.000 lembaga pengguna.
Berapa banyak dokumen kependudukan? ›
Berupa kartu ada 3: KTP-el, KK, dan KIA.
Data kependudukan ada apa saja? ›
Sesuai Pasal 58 ayat (4) UU 24 Tahun 2013, inilah satu data kependudukan yang berisi 31 elemen data kependudukan antara lain: no.kk, nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, status perkawinan, kewarganegaraan, nama ibu, nama bapak, golongan darah dan lain-lain.
Apa saja yang termasuk dokumen kependudukan? ›
Dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, KTP, dan lain sebagainya, diterbitkan berdasarkan data yang tercatat dalam adminduk. Tujuan utama adminduk adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk.
Apa saja pelayanan administrasi kependudukan di desa? ›
Beberapa jenis pelayanan administrasi kependudukan desa antara lain:
- Pembuatan akta kelahiran.
- Pembuatan akta kematian.
- Pembuatan kartu keluarga.
- Pembuatan surat keterangan domisili.
- Pembuatan surat pindah.
- Dan masih banyak lagi.
Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok). Memberikan kepastian hukum. Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya.
